Komisi III Menkum HAM Harus Bertanggung Jawab

JAKARTA – Komisi III DPR berencana memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar terkait terkuaknya fasilitas mewah yang didapat sejumlah narapidana di Rumah Tahanan Pondok Bambu.
 
 

“Kita akan panggil Depkum HAM. Menurut saya itu diskriminatif, tapi ini sudah jadi rahasia umum. Di balik itu pasti ada konspirasi,” ujar Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2010).

 
Ucapan Benny ini berkaitan dengan sidak yang dilakukan Satgas Antimafia Hukum di Rutan Pondok Bambu tadi malam. Dalam sidak itu, Satgas menemukan hal yang sangat menarik. Salah satunya di ruang tahanan Artalyta Suryani alias Ayin.
 
Di dalam tahanan terpidana kasus suap itu, terdapat AC, TV Plasma, kasur spring bed ukuran double serta alat fitnes. Fakta ini, jelas mengundang berbagai reaksi yang menganggap Ayin mendapat perlakukan istimewa dibanding tahanan lainnya.
 
Menanggapi hal ini, Kepala Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sarjo Wibowo membantah bahwa Ayin mendapat perlakuan khusus dari pihak rutan. Sebab, lanjutnya, fasilitas itu dibeli sendiri oleh yang bersangkutan dan fasilitas itu masih tergolong wajar, bukan mewah.
 
Sementara menurut Benny, Menkum HAM harus bertanggung jawab atas hal ini.
 
“Menkum HAM harus bertanggung jawab. Bisa juga kami panggil Menkum HAM yang lama,” pungkasnya. (lsi)