Kinerja Buruk, Tunjangan PNS Dipangkas

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memangkas tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkinerja buruk.
 
Bahkan, jika PNS tidak masuk sehari tanpa sebab, TKD akan dipangkas 5 persen. Jika, seorang PNS tidak masuk hingga 20 hari, maka TKD dipangkas 100 persen alias tidak kebagian sama sekali.

 

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, kebijakan tersebut untuk menggenjot kualitas pelayanan publik mulai dari tingkat kelurahan hingga dinas. Selain itu, lanjut dia, kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menghilangkan praktik ilegal, seperti pungutan liar (pungli).
 
“Sehari tidak masuk, maka besaran pokok tunjangan kinerja daerah akan dipotong 5 persen. Kalau 20 hari mangkir, berarti tidak dapat sama sekali tunjangan,” kata Fauzi Bowo kepada wartawan Balaikota, di Jakarta, Senin (18/1/2010).
 
Dia menjelaskan, sistem baru tersebut akan memberikan rasa keadilan kepada setiap PNS. Besaran gaji berorientasi pada hasil atau berbasis kinerja.
Dengan demikian, nantinya tidak ada lagi kecemburuan antara PNS. Fauzi juga memaparkan bahwa Pemprov DKI juga memberikan tunjangan pergolongan.
 
Besarannya mulai dari Rp2,9 juta hingga Rp50 juta per orang. Tunjangan tersebut akan diterima pegawai di luar gaji rutin bulanan sesuai peringkat jabatan. Bagi, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki tugas khusus pelayanan atau dalam tugasnya ada rIsiko diberikan tambahan lagi tunjangan Rp1 juta per orang. Seperti pegawai kelurahan, kecamatan, Dinas Pemadam Kebakaran serta guru di Pulau Seribu.
 
“Anggaran yang disiapkan Rp3,5 triliun. TKD ini pengganti honor, TPP dan kesra yang dihapus. Selain menertibkan administrasi, TKD juga untuk memacu kinerja,” paparnya.(ram)