Ketua MK Peraturan Impeachment Cegah Politisasi

YOGYAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan dikeluarkannya peraturan MK No 21/2009 mengenai impeachment presiden-wapres sama sekali tidak terkait mengenai kasus skandal Bank Century yang sempat menyeret SBY-Boediono.
 

Dikeluarkannya peraturan MK tanggal 31 Desember 2009 lalu ialah untuk menghindari terjadinya politisasi khususnya oleh DPR.

 
“Tidak terkait dengan skandal Century dan ini untuk menghindari terjadinya politisasi DPR, apakah nanti akan menyelamatkan atau menjatuhkan seorang presiden atau wapres. Maka ini untuk antisipasi,” kata Mahfud di kampus UII Yogyakarta, Rabu (6/1/2010).
 
Mahfud menegaskan bahwa peraturan MK mengenai impecahment ini sudah dirancang sejak ketua MK dijabat oleh Jimmly Asshiddiqie. Hanya saja waktu itu belum ditemukan siapa pihak-pihak yang berwenang untuk menuntut dalam persidangan. Sementara saat ini sudah disepakati bahwa DPR lah yang berwenang sebagai penuntut.
 
“Dulu jaman Pak Jimmly belum ketemu soal penuntut ini. Sekarang sudah ketemu yakni DPR. Terserah nanti diserahkan ke kuasa hukum atau lainnya,” katanya.
Dalam putusan MK soal impeachment ini keputusan adalah final dan mengikat. Hanya saja putusan MK tidak berhak memutuskan untuk memberhentikan seorang presiden/wapres.
 
Wewenang itu sepenuhnya secara politis berada di MPR. Sementara jika ada kasus pidana maka menjadi kewenangan KPK-Polri.
 
“MK hanya memutus bersalah atau tidak. Bukan memberhentikan seorang presiden / wapres. Sifatnya bisa jalan sendiri-sendiri baik persolan tata negara, perdata, hingga pidananya,” ujar Mahfud. (fit)