Ketua LPSK Tak Persoalkan Gugatan Myra

JAKARTA – Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Myra Diarsi berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai terkait surat penonaktifannya. Soal gugatan ini, Abdul Haris mengaku tak mempersoalkannya.

“Tidak masalah ada gugatan, setiap orang punya hak untuk keberatan dengan sebuah keputusan,” kata Abdul Haris saat dikonfirmasi okezone, Rabu (10/2/2010).

Menurut dia, keputusan penonaktifan divisi perlindungan LPSK tersebut bersifat final yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kita putuskan penonaktifan setelah melakukan pemeriksaan internal,” tambahnya.Myra bersama kuasa hukumnya akan menyambangi PTUN Jakarta Pusat Kamis (11/2) besok. Pengacara Myra, Hermawi Taslim dalam jumpa pers siang tadi mengatakan gugatan yang diajukan yakni permintaan agar Abdul Haris mencabut surat keputusan yang dikeluarkan LPSK terkait penonaktifan Myra sebagai anggota LPSK. “Kita gugat di PTUN terhadap Abdul Haris Semendawai yang menerbitkan SK Nomor 34 Tanggal 21 Desember 2009, yang intinya pembebastugasan sementara atas nama Myra. Karena tidak ada dasar hukumnya dan tidak diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006. Untuk itu kita minta SK dicabut dan yang bersangkutan meminta maaf,” papar Hermawi.Nama Myra terlilit dalam kasus Anggodo Widjojo setelah Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman percakapan Anggodo pada 3 November 2009 lalu. Diduga Myra ikut membantu proses permohonan perlindungan Anggoro Widjojo yang menjadi buron KPK. Tim etik LPSK kemudian melalukan pemeriksaan terhadap Myra dan I Ketut Sudiaharsa. Hasilnya, keduanya dibebastugaskan sementara. (hri)