Kenaikan Tarif Trasjakarta Diusulkan Bertahap

JAKARTA – Target Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta tanpa subsidi APBD pada 2014 bakal berpengaruh terhadap tarif busway. Jika target tersebut terealisasi, kenaikan tarif busway hingga harga normal Rp6.000 sulit dihindari.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nasrullah mengusulkan kenaikan tarif busway dilakukan secara bertahap. Hal itu agar kenaikan tarif tidak memberatkan masyarakat. Menurut dia, beban APBD sangat besar jika subsidi busway tetap diberlakukan. Terlebih, jika 15 koridor yang direncanakan sudah beroperasi semua.

“Agar masyarakat terbiasa, sebaiknya kenaikan tarif dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu memberatkan. Ke depan memang perlu dipikirkan penghapusan subsidi karena beban APBD cukup besar tersedot ke sektor ini,” kata Nasrullah di Jakarta, Rabu (3/1/2010).Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan, tarif busway yang diberlakukan sekarang ini tergolong kecil dibanding bus patas AC. Menurut dia, harga tiket busway sebesar Rp2.000 pada pukul 05.00-07.00 WIB dan Rp3.500 pada pukul 07.00–22.00 WIB masih sangat minim untuk pendapatan.Padahal, tarif normal sebesar Rp6.000. Artinya, ada subsidi sebesar Rp2.500 – Rp4.000 per orang. Sementara penumpang busway setiap hari mencapai 250 ribu orang per hari di delapan koridor. Sementara tarif bus patas AC sebesar Rp5.000.“Tarif busway sudah jauh di bawah tarif bus patas AC. Padahal, kalau mau jujur seharusnya tarif untuk busway lebih mahal, karena lebih efisien dan menghemat waktu,” tandasnya.Mengenai tahapan kenaikan tarif, Nasrullah mengusulkan agar disamakan dengan bus patas AC yakni Rp5.000. Dengan demikian, beban APBD tidak terlalu besar dan anggaran untuk subsidi bisa dialokasikan ke kegiatan lainnya. Dia menjelaskan, kenaikan tarif tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan.Salah satunya adalah sterilisasi jalur agar busway tidak menghabiskan waktu di jalan sehingga bisa lebih hemat. Jika busway tepat waktu, maka jumlah penumpang akan bertambah.“Untuk sterilisasi jalur ini, BLU tidak bisa sendirian, tapi harus bekerjasma dengan pihak lain, terutama aparat kepolisian. Sebab, seringkali petugas polisi membuang kendaraan pribadi ke jalur busway jika terjadi kemacetan. Hal inilah yang membuat pengendara mobil pribadi berani masuk jalur busway,” tuturnya.Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan suplai bahan bakar gas (BBG) sehingga tak ada keterlambatan. Sebab, selama ini untuk mengisi BBG diperlukan waktu lama, karena stasiun pengisian BBG masih terbatas. Mengenai pemasukan dari luar tarif seperti iklan ataupun pengembangan bisnis di sekitar halte, menurut Nasrullah masih dimungkinkan. Hanya saja, hal itu harus dikoordinasikan dengan bagian pendapatan daerah dan pajak. (ram)(ful)