Kemkum HAM Susun Draf UU Peradilan Khusus Anak

TANGERANG – Kementerian Hukum dan HAM akan menyusun draf undang-undang Peradilan Khusus Anak, Lanjut Usia dan Orang Cacat. Draf UU tersebut masuk ke dalam prioritas program Kementerian dan ditargetkan akan berlaku sebagai UU pada tahun ini.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono agar tindakan hukum terhadap anak-anak dibedakan dengan orang dewasa sebagaimana juga orang cacat dan lanjut usia mesti dibedakan dengan orang normal dan masih muda.

Presiden menyampaikan permintaan ini dalam kunjungannya ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA  Pria Tangerang, Banten. Presiden mengatakan perlakuan khusus perlu diberlakukan demi masa depan anak yang lebih baik meskipun masa lalu mereka kurang baik.“Tentu harus kita buat hukumnya, undang-undangnya, sistemnya,” kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang ikut mendampingi presiden kepada wartawan, Selasa (16/2/2010).Pemikiran lain yang turut diakomodir dalam undang-undang tersebut adalah pengampunan hukum bagi pelaku kejahatan yang telah dimaafkan korbannya. Patrialis mencontohkan, misalnya ada orang yang karena kelaparan mencuri telepon genggam. Namun, pemilik telepon tersebut telah memaafkan perbuatannya.“Masa mau diproses juga sih, masa mau ditahan lagi sih, dipenjara. Yang punya saja sudah ikhlas,” ujarnya.Selain itu, Menteri Patrialis berencana mengajukan pengampuan atau grasi terhadap 500 dari 5.116 orang tahanan anak kepada Presiden. (ful)