Kejagung Pertimbangkan Eksaminasi Sigid

JAKARTA – Tuntutan eksaminasi yang akan dilayangkan Sigid Haryo Wibisono ke Kejaksaan Agung terkait fakta yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, akan dipertimbangkan oleh Kejaksaan Agung.

“Perkara ini sedang berjalan. Kalaupun ada permintaan eksaminasi dari luar kepada JPU, akan kita evaluasi,” kata Wakil Jaksa Agung Darmono dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2010).

Namun, berdasarkan aturan yang ada, eksaminasi akan diproses oleh Kejagung setelah memiliki putusan hukum tetap, dan adanya penyimpangan-penyimpangan secara teknis.Sementara mengenai sejumlah fakta yang disampaikan JPU di persidangan dianggap Sigid merupakan kebohongan, akan dipelajari Kejagung. “Itu nanti akan kami pelajari dan evaluasi setelah perkara ini selesai. Biar perkara berjalan dulu, supaya tidak menanggangu kinerja jaksa yang sedang menangani perkara itu,” tuturnya.Sigid merasa terdapat sejumlah fakta yang disampaikan Jaksa dalam persidangan merupakan kebohongan. Setidaknya terdapat tiga fakta yang dianggap Sigid merupakan kebohongan Jaksa.Pertama, dalam surat tuntutan jaksa disebutkan adanya fakta hukum bahwa pada Februari 2009 pukul 15.00 WIB terdakwa datang ke kantor saksi Jerry Hermawan Lo di Kawasan Kedoya, Jakarta Barat.Hal ini dinilai tidak sesuai dengan fakta perisidangan dan jaksa jelas-jelas menyampaikan fakta fiktif. Sebab, saat bersaksi di persidangan Sigid pada 3 Desember 2009, Jerry mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Sigid, begitupun sebaliknya.Kedua, JPU memperoleh fakta hukum bahwa Wiliardi Wizar setelah memperoleh uang Rp500 juta dari terdakwa Sigid, malam itu juga Sigid menemui saksi Eduardus Noe Ndopo alias Edo di pelataran parkir pusat perbelanjaan Cilandak Town Square sambil menyerahkan uang tersebut sebagai dana operasional pelaksanaan pembunuhan.Hal tersebut juga tidak sesuai dengan fakta, bahwa tidak sekali pun diungkapkan di persidangan bahwa Sigid bertemu dengan Edo dan menyerahkan uang.Ketiga, statement salah satu JPU, Ade Raharjo yang menyatakan bahwa Sigid sebagai koordinator pembunuhan. Hal ini dinilai pelanggaran terhadap kode perilaku jaksa dan membuat opini bagi penegak hukum bahwa Sigid dinyatakan bersalah. Statement JPU ini melanggar Pasal 4 huruf C Kode Perilaku Jaksa. (hri)