Kejagung Komitmen Tindak Pejabat Daerah Korup

JAKARTA – Kejaksaan Agung menegaskan akan menindak pejabat-pejabat daerah yang disinyalir melakukan tindak pidana korupsi. Namun pihaknya bersama kepolisian akan lebih selektif dan cermat menindak para koruptor.

“Penangkapan harus lebih selektif dan tidak sewenang-wenang. Dalam penegakan hukum supaya dilakukan secara profesional dan proporsional,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (20/1/2010).

Marwan menjelaskan, pejabat daerah, tersangka, maupun terdakwa yang sudah mengembalikan uang negara dan telah menunjukkan sikap kooperatif, sejatinya tidak dilakukan penahanan.
 
Sementara itu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum), Kamal Sofyan, mengatakan kejaksaan bisa saja memeriksa pejabat-pejabat daerah yang diduga korupsi maupun pelanggaran lainnya, tanpa harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 
“Itu bisa saja. Kita bisa memeriksa langsung karena belum ada undang-undang yang melarang itu. Laporan BPKP itu kan untuk menghitung kerugian negara. Jadi untuk melakukan pemeriksaan tidak perlu menunggu BPKP,” sebut Kamal.
 
Kejaksaan, lanjutnya, dapat mendeteksi adanya tindak pidana korupsi berdasarkan laporan dari intelijen kejaksaan. “Kami kan punya intel. Kami melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan dari intel-intel itu,” tandasnya.
 
Dia menambahkan, pihaknya juga kerap menerima laporan dari masyarakat yang menemukan keanehan dalam penggunaan anggaran terkait tender di daerah.
 
Soal dugaan salah tangkap, Kamal berkomentar, kalau pejabat merasa tidak salah, tidak perlu gelisah. “Kalau masalah jaksa-jaksa yang nakal kita akui memang ada. Kalau ditemukan seperti itu silakan laporkan ke kita karena kita di sini juga ada pengawasan untuk jaksa,” tegasnya. (ton)