Kejagung Indikasikan Hentikan Kasus Korupsi KBRI

JAKARTA – Kejaksaan Agung segera mempertimbangkan penghentian penyidikan dugaan korupsi di KBRI Thailand. Penyidik mengusulkan untuk menghentikan kasus tersebut.
 
“Penyidik sudah mengusulkan untuk menghentikan kasus ini, karena uang yang dianggap merugikan negara sudah dikembalikan,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy, Jumat (22/1/2010).

 

Dia juga mengatakan penyidik mengusulkan penghentian karena hasil penyelidikan ditemukan penggunaan dana sisa anggaran tersebut untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.
 
“Uang yang digunakan itu ternyata untuk kepentingan diplomatik, seperti untuk menjamu korps diplomatik untuk bermain golf. Kan tidak ada anggaran tetapnya, untuk itu diambil dari sisa itu,” papar Marwan.
 
Dia juga membenarkan pengembalian uang dalam kasus KBRI tidak serta merta menghilangkan unsur tindak pidana. Namun menurutnya penyidik mempertimbangkan penggunaan dana untuk kepentingan negara tersebut.
 
“Memang tidak menghilangkan tindak pidananya seperti dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP. Tapi kalau itu banyak untuk kepentingan umumnya, jadinya kan itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya,” jelas Marwan.
 
Dia juga membantah temuan kerugian negara sebesar Rp2,7 miliar dalam laporan audit BPKP. Menurut Marwan, audit itu dilakukan saat uang negara belum dikembalikan. “BPKP kan menilai pada saat sebelum uang dikembalikan,” ujarnya.
 
Marwan menyatakan, temuan BPKP tersebut hanya ditemukan indikasi kesalahan administratif dan tidak ditemukan adanya indikasi korupsi. “BPK juga katakan ini kesalahan administratif saja,” tandasnya.
 
Kasus ini bermula pada 2008, ketika KBRI Thailand menggunakan dana sisa anggaran sebesar Rp7 miliar. Seharusnya jumlah tersebut dikembalikan ke kas negara. Namun pihak KBRI Thailand hanya mengembalikan sebesar Rp5,2 miliar. Sisanya Rp1,8 miliar belum dikembalikan. Diduga penggunaan dana sisa anggaran tersebut telah disalahgunakan dan menyebabkan kerugian negara. (ton)