Kejagung Didesak Tuntaskan Korupsi Eks Gubernur Bengkulu

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gerak) menggelar audiensi dengan Kejaksaan Agung. Mereka mendesak Kejagung segera melimpahkan berkas mantan Gubernur Bengkulu, Agusrin M Najamuddin ke pengadilan.

Kejagung dinilai setengah hati dalam menindaklanjuti berkas perkara Agusrin.

“Awalnya kejaksaan sangat bersemangat, tetapi kenapa malah lama begini (dilimpahkan ke pengadilan),” ujar Hikmar Siboro, koordinator Gerak Bengkulu, di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/1/2010).Mereka juga mendesak Kejagung segera melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai SK Mahkamah Agung Nomor 057/KMA/SK/IV/2009.Menurut Hikmar, Kejagung harus bertindak tegas tanpa diintervensi oleh pihak-pihak petinggi Partai Demokrat. “Apabila Kejagung merasa tidak mampu menangani kasus ini, maka kami akan meminta KPK mengambil alih,” tandasnya.Sementara itu Wakil Koordinator ICW, Abdullah Dahlan, menilai Kejagung terkesan lamban dalam melimpahkan berkas perkara Agusrin. “Ini sudah di luar kerangka normal. Waktu 1,6 tahun itu sangat lama, kenapa begitu sulit (dilimpahkan ke pengadilan),” cetusnya.Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Didiek Darmanto, menyatakan pihaknya akan berupaya meneliti apa yang menjadi latar sehingga berkas itu belum dilimpahkan. “Ini masih diteliti, semoga bisa secepatnya (dilimpahkan),” ungkap Didiek.
 
Mengenai adanya tudingan oknum jaksa terlibat transaksi dalam kasus ini, Didiek menegaskan, apabila ditemukan bukti maka Kejagung akan mengambil langkah tegas.
 
“Kalau ada transaksi uang gelap kita akan tindak, sesuai komitmen Kejagung memberantas mafia hukum. Tidak hanya sanksi disiplin pegawai negeri, tetapi juga sanksi pidana,” tutupnya.
 
Sementara itu, Asri Agung, staf penyidikan Jampidsus menyatakan, Kejagung tidak bisa menargetkan kapan berkas akan dilimpahkan ke pengadilan. Menurutnya, secara matematis tidak bisa ditentukan, tapi pihaknya tetap mengusahakan secepatnya.
 
BPK Palembang menemukan dugaan korupsi APBN tahun anggaran 2006 yang melibatkan Agusrin. Dia diduga terlibat dalam pembagian dana bagi hasil PBB/BPHTB yang merugikan negara sebesar Rp21,3 miliar. (ton)