Ke Luar Jawa, Generik Naik Hingga 20%

JAKARTA – Kementerian Kesehatan melakukan rasionalisasi obat jenis generik yang didistribusikan ke luar Pulau Jawa. Rasionalisasi ini bertujuan agar generik bisa menyentuh daerah pelosok.

“Kenapa harus dirasionalisasi? Ini salah satu upaya agar para pedagang farmasi juga mau mengambil pekerjaan untuk mendistribusikan obat generik ini ke pelosok-pelosok,” kata Sekjen Kementerian Kesehatan Ratna Rosita.

Seperti diterangkannya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (10/2/2010).Rasionalisasi atau biaya distribusi tambahan ini hanya diperbolehkan bagi pabrik obat, dan pedagang besar Farmasi, untuk rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.Kemenkes menetapkan biaya distribusi untuk wilayah Regionoal I yang meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, dan Banten, tidak ada mengalami rasionalisasi atau kenaikan.Untuk Regional II, yang meliputi Sumater Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan NTB, dapat menambahkan biaya distribusi maksimum sebesar 5 persen.Sementara Regional III, yang meliputi Aceh, Kalimantan, Sulawesi, maksimum biaya distribusi sebesar 10 persen. Kemudian Regional IV, yang meliputi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, maksimum rasionalisasi sebesar 20 persen.Persentase rasionalisasi ini merupakan perhitungan dari harga Netto Apotek (HNA) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).”Rasionalisasi harga ini untuk 453 item obat generik. Itu terjadi penurunan harga terhadap 106 item, penyesuaian harga 33 item, dan sisanya tetap,” terang Ratna lagi.Ratna memaparkan, merupakan tugas pemerintah untuk melakukan sosialisasi obat generik kepada masyarakat. Karena selama ini timbul anggapan, obat dengan harga yang murah seperti generik, memiliki kualitas yang rendah.Semisal, terdapat pasien yang mengeluhkan mahalnya harga obat, apoteker bisa memberikan alternatif generik yang lebih murah. Namun pemberian obat generik, Ratna menegaskan, tetap seizin dokter, harus sesuai dengan PP No 51.(hri)