Kawasan Antasari untuk Pemukiman

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memfokuskan untuk mengembalikan fungsi bangunan di sepanjang Jalan Antasari, Jakata Selatan. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan, fungsi awal bangunan di kawasan itu adalah untuk pemukiman.
Namun, belakangan ini banyak bangunan beralih fungsi menjadi tempat usaha. Karena itu, pihaknya bertekad memulihkan fungsi kawasan Antasari untuk pemukiman.

 

“Di Jalan Antasari selalu macet sepanjang hari. Melebarkan jalan tidak memungkinkan karena pasti diprotes warga. Daripada dampaknya meluas, lebih baik kawasan itu dipulihkan. Kembali sebagaimana peruntukan semula, yakni kawasan pemukiman,” kata Fauzi Bowo kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Senin (8/2/2010).
 
Atas dasar itulah, Fauzi meminta para pengusaha melihat persoalan secara komprehensif. Dia menyarankan para pengusaha tidak mengedepankan kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.
 
Karena itu, Fauzi berjanji akan melakukan law enforment (penegakan hukum) untuk membenahi tata ruang di Jakarta. Tujuannya, tentu saja mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibanding kepentingan sebagian kecil.
 
“Kita akan tertibkan para pelanggar peruntukan dan tata ruang. Supaya, tujuan tata ruang menciptakan ruang yang nyaman dan aman bagi semua bisa terwujud,” tuturnya.
 
Dalam kesempatan itu, Fauzi menegaskan bahwa bangunan tidak bisa berfungsi ganda sebagai tempat pemukiman dan tempat usaha. Menurut dia, kepentingan warga pemukim dan pengusaha tidak searah. Karena itu, pihaknya tidak mungkin mencampuradukkan antara pemukiman dengan tempat usaha.
 
“Begitupun dengan infrastruktur pendukung. Infrastruktur jalan misalnya, kawasan pemukiman tidak disiapkan untuk menampung beban kendaraan berlebih,” ujarnya.
 
Dia menjelaskan, meskipun nantinya dilakukan pembaruan tata ruang, infrastruktur pendukung belum tentu siap. Fauzi tidak ingin munculnya tempat-tempat usaha di pemukiman berbenturan dengan kepentingan warga lain.
 
Sebelumnya, pengusaha yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Kebayoran Baru (P2KB) meminta Pemprov dan DPRD DKI Jakarta agar kawasan Kebayoran Baru dan sekitarnya dijadikan kawasan campuran, hunian dan nonhunian. Alasannya, karena 60 persen bangunan di kawasan itu digunakan untuk tempat usaha. Padahal, kawasan itu diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman.(ram)