Kasus KBRI Thailand Dihentikan

JAKARTA – Pengembalian uang seluruhnya dalam kasus tindak pidana korupsi di KBRI Thailand dinilai sudah cukup sebagai alasan dihentikannya penyidikan atas kasus tersebut. Pasalnya, selain uang itu sudah dikembalikan seluruhnya, negara sama sekali tidak menderita kerugian materil apapun.

“Perbuatannya itu (mengembalikan uang) dapat dijadikan alasan pemaaf (diampuni) karena misalnya untuk kepentingan umum. Negara pun tidak dirugikan, dia juga kan tidak menikmati itu (uangnya), lagipula ada yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA),” kata Jampidsus, Marwan Effendy kepada wartawan, Jumat (29/1/2010).

Menurut Marwan, pengembalian itu memang tidak menghapus sifat melawan hukum, namun karena sudah dikembalikan, maka statusnya menjadi dimaafkan. “Itu kan ada di pasal 4 (KUHP), tidak ada kerugian negara karena sudah dikembalikan,” pungkasnya.Kasus ini bermula pada 2008 lalu, yang mana KBRI Thailand memperoleh anggaran sebesar Rp41 miliar, dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp32 miliar. Sisanya sebesar Rp9 miliar, dengan rincian Rp2 miliar berasal dari belanja pegawai dan Rp7 miliar dari belanja rutin.Menurut data, terdapat sisa anggaran sebesar Rp7 miliar. Seharusnya jumlah tersebut dikembalikan ke kas negara. Namun, nyatanya pihak KBRI Thailand hanya mengembalikan sebesar Rp5,2 miliar saja. Sisanya senilai Rp1,8 miliar belum dikembalikan ke kas negara. Dana itu oleh pihak KBRI digunakan untuk merekayasa pemberian honor berbagai kegiatan dan pemotongan dana serta sisa anggaran untuk dana taktis duta besar. Kejagung saat ini tengah mengusut dugaan korupsi penggunaan sisa anggaran di KBRI Thailand. Kejagung juga telah menyita uang dari KBRI Thailand sebesar Rp1,5 miliar berupa mata uang Bath dan Dollar.Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni, Duta Besar RI untuk Thailand Muhammad Hatta, Wakil Duta Besar RI di Thailand Djumantoro Purbo, dan Bendahara KBRI Thailand Suhaeni. (hri)