Kasus Century, PDI-P Tak Ingin Salahkan Siapa Pun

JAKARTA – Dalam pandangan awal fraksi yang disampaikan Fraksi PDI-P, memang tidak spesifik menunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kebijakan bailout Bank Century, yang telah memakan uang negara Rp6,7 triliun.

FPDI-P mengaku tidak mau terjebak dalam polemik siapa yang harus bertanggung jawab.

“FPDI-P tidak mau terjebak dalam hal itu. PDI-P sudah gamblang mengatakan bahwa itu salah. Kita tidak perlu menunjuk siapa yang salah. Kalau fraksi lain sebut nama, ya monggo-monggo saja,” ujar Sekertaris Jenderal PDI-P, Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2010).Yang terpenting, kata dia, jika memang terindikasi ada tindak pidana korupsi, maka KPK harus menindaklanjuti temuan tersebut. “Tapi KPK belum men-speed apa yang terjadi di Pansus,” imbuhnya.Kemarin, masing-masing fraksi telah memaparkan pandangan awal terhadap skandal Bank Century. Fraksi FPKS mengatakan 80 persen pertanggungjawaban terkait kebijakan bailout ini terdapat pada Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur bank Indonesia. Sementara 20 persen ditanggung Menteri Keuangan, Sri Mulyani.“Sikap FPDI-P sudah jelas. Dalam berpolitik, kami tidak banyak muka. Apa keputusan Ketua Umum, Ibu Mega, ya itu diterjemahkan,” tandasnya.Sementara itu FPDI-P dalam pandangan awal yang dibacakan Eva Kusuma Sundari menyatakan, berdasarkan konstruksi fakta dan permasalahan hukum yang dilengkapi dengan temuan-temuan selama pemeriksaan, FPDI-P menemukan berbagai indikasi pelanggaran hukum dan pelanggaran asas akuntabilitas termasuk prinsip good governance dalam kebijakan pemberian bailout kepada Bank Century. Tiga pandangan tersebut, yakni merger dan akuisisi tiga bank menjadi Bank Century. Kemudian, adanya Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), di mana BPK menemukan adanya perubahan PBI Nomor 10/26/PBI/2008 menjadi PBI Nomor 10/30/PBI/2008 yang dilakukan beberapa jam menjelang pencairan FPJP.Terakhir, penyertaan modal sementara (PMS). Dalam pemeriksaan BPK, ditemukan tidak adanya dukungan data yang komprehensif dan mutakhir bagi penentuan kriteria bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).Pada kesimpulannya, FPDIP mengindikasikan pelanggaran tindak pidana korupsi dan perbankan dan merekomendasikan agar penegak hukum bertindak tegas dan segera menindaklanjuti indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh BI, KSSK, dan KK dalam kaitan pemberian dana PMS. (ton)