Kasus Century, BPK Siap Audit Ulang

JAKARTA – Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menyatakan, pihaknya siap jika DPR meminta audit ulang terkait dana talangan untuk Bank Century.

“Kami sebagai pelaksana siap. Artinya tergantung surat permintaan dari DPR,” kata Hadi di Istana Negara, Selasa (5/1/2010).

Dia menambahkan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka permintaan audit oleh DPR akan dilaksanakan. Hanya saja hingga kini belum ada permintaan resmi yang diterima BPK, sehingga dia mengaku belum tahu apa fokus dari audit itu.
“Loh, suruhannya aja belum ada. Belum punya bini kok sudah minta anak berapa,” canda Hadi sambil menyatakan hingga kini pihaknya belum menerima surat permintaan itu.

Pada kesempataan itu, Hadi juga membantah jika ada hasil audit BPK yang meragukan. Menurutnya, kembali ke Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan negara.

“Temuan BPK wajib ditindaklanjuti kecuali sepanjang ada alasan yang sah. Pasal 33 15/2006 tentang BPK, laporan BPK, di-review oleh anggota BPK internasional setelah disetujui BPK RI, dan setelah diadakan pembahasan oleh DPR, itu UU kita harus patuhi UU,” jelas Hadi.

Saat dimintai komentar pemberian dana talangan sudah memenuhi unsur krisis ekonomi seperti diutarakan Wakil Presiden Boediono, Hadi menyatakan, ada sembilan temuan dalam laporan BPK yang harus ditindaklanjuti.

“Silakan baca dulu, sebab ada 500 halaman. BPK tidak pernah mengatakan bahwa krisis tidak benar, yang benar adalah data yang diungkapkan itu patut diduga tidak benar, sesuai dengan pernyataan mereka sendiri, bukan kami,” tandasnya. (ton)