Jusuf Kalla Bayarnya Pakai Uang Negara

JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kala (JK) mengakui jika ongkos politik untuk menempati jabatan strategis di partai politik maupun pemerintahan sangat mahal.
 
Konsekuensi dari ongkos politik yang tidak sedikit itu, justru pada akhirnya harus menguras kantong uang rakyat untuk mengembalikannya manakala sudah menempati posisi strategis.

 

JK juga menyindir praktek yang selama ini terjadi di Golkar yang sempat dipimpinnya sarat dengan biaya politik tinggi. Untuk menduduki kursi ketua umum Golkar, seorang kandidat harus berkampanye tiap hari di televisi maupun koran agar mendapat dukungan.
 
“Sekarang PAN, saya enggak tahu kenapa Pak Hatta tiba-tiba hebat iklannya. Untuk mencari suara 500 orang kampanye di televisi, berapa ongkosnya?. Mudah- mudahan Hanura tidak begitu,” kata JK di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (8/1/2010).
 
Begitu juga dengan ongkos pemilu, pilkada apalagi pilpres yang sangat mahal. “Zaman dulu di Makassar tidak pernah kalah, tapi tiba-tiba kalah, kenapa? Yah tiap bulan dapatlah sesuatu, banyaklah,” sindir JK terkait politik uang dalam pemilu lalu yang membuatnya kalah.
 
Berhubung ongkos politik itu sangat mahal, maka ujungnya harus mengembalikan semua biaya itu kepada sponsor juga mahal. “Perlu mengubah kebijakan. Kalau ongkos banyak utangnya banyak, bayarnya pakai uang negara,” ungkap JK.
 
Kata mantan capres di pilpres lalu itu, letak permasalahan selama ini ada pada aturannya yang harus diperbaiki. “Jangan mengira saya mengatakan tanggung jawab Pak SBY, ini tanggung jawab kita semua,” tandasnya.
 
JK tidak berharap masalah yang menimpa Bank Century ini bukan karena imbas dari biaya politik yang mahal tersebut. “Mudah-mudahan Bank Century bukan kerena itu, walaupun di benak kadang-kadang ada. Mudah-mudahan tidak,” harap JK yang menyebutkan mengelola negeri itu harus dengan kejujuran.
 
“Kalau bersih tak perlu risih, jadi kalau ada yang risih barang kali ada yang tidak bersih,” imbuh JK. (ram)