Jumlah Perkara yang Masuk Ke MA Harus Dibatasi

JAKARTA – Jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung (MA) dari tahun ke tahun semakin bertambah. Alasanya, jumlah Hakim Agung dan perkara dinilai tidak seimbang.
 
Hal itu ditegaskan salah satu calon Hakim Agung Surya Jaya saat menjawab pertanyaan salah satu anggota dewan Komisi III DPR, H Ach Rubaie dalam fit and proper test di Gedung DPR, Jakarta hari ini.

 

Menurut Surya, ada dua langkah yang bisa ditawarkan untuk mengantisipasi ribuan perkara yang sampai saat ini masih mengendap di lembaga peradilan tertinggi itu. Pertama, menerapkan kebijakan legislatif, di mana tidak semua perkara bisa dimasukan ke MA. Dia mencontohkan, tentang perkara yang kecil atau ringan dimungkinkan hanya sampai pada tingkat banding.
 
Makanya, kata dia, perlu ada pengaturan dan payung hukum di mana perkara kecil tidak perlu sampai ke MA.  “Sekarang, perkara tilang saja bisa dibawa ke MA, coba dibayangkan. Perlu ada pembatasan dan pembatasan harus melalui MA,” jelas Surya, Selasa (16/2/2010).
 
Kedua, lanjut dia, menyangkut minimnya jumlah Hakim Agung di MA. Saat ini, jumlah Hakim Agung hanya 43, sementara perkara yang masuk setiap harinya bisa sampai ratusan. Karena itu, lanjut dia, harus ada penambahan Hakim Agung, di samping pengaturan bobot perkara yang masuk ke MA.
 
“Masalah tumpukan perkara itu bisa semakin menumpuk kalau jumlah perkara tidak dibatasi apalagi rasio jumlah Hakim Agung dengan perkara yang masuk sudah tidak berimbang. Untuk mengatasi itu, harus dibatasi jumlah perkara yang masuk ke MA,” terang dia.
 
Namun, pemaparan Guru Besar Universitas Hasanuddin ini, dipersoalkan dua anggota dewan Ach Rubaie dari Fraksi PAN dan M Nurdin dari Fraksi PDI-P. Menurut kedua anggota dewan itu, solusi yang ditawarkan dengan legislasi,  tidak menyelesaikan masalah dengan cepat.
 
Pasalnya, lanjut dia, penyelesaian dengan legislasi membutuhkan waktu yang lama karena menunggu pembahasan dari pihak terkait. “Kami meminta solusi kongkret yang akan bapak tawarkan unttuk menyelesaikan tumpukan perkara di MA. Kalau menunggu legislasi, itu terlalu lama,” tegas Ach Rubaie. (ton)