JPN Gugat Ahli Waris Koruptor Damkar Jabar

JAKARTA – Jaksa Pengacara Negara (JPN) resmi mengajukan gugatan perdata terhadap Yusuf Setiawan, tersangka kasus korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Edwin P Situmorang, mengatakan Kejagung sudah melakukan upaya nonlitigasi terhadap keluarga Yusuf, namun tak kunjung menemui titik temu.

“Sudah hampir empat bulan nonlitigasi, tapi lantaran tidak ada hasil maka litigasi maju. Perkara sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok,” ujar Edwin kepada wartawan, di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (Kamis (21/1/2010).

Edwin menambahkan para tergugat adalah anak dan istri Yusuf Setiawan karena Yusuf sendiri sudah meninggal dunia. “Dalam perkara ini, anak dan istri menjadi pihak tergugat,” imbuhnya.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Depok karena ahli waris Yusuf domisili di wilayah Jawa Barat. “Gugatan dilakukan di mana ahli waris itu tinggal,” tegasnya.

Menurut Edwin, JPN melakukan gugatan setelah ada permintaan KPK saat melakukan rapat koordinasi dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji pada akhir 2009 silam.

Menurut Edwin, KPK tidak dapat meneruskan proses persidangan Yusuf Setiawan sebab Direktur PT Setiajaya Mobilindo itu sudah meninggal.

Sedangkan Iskandar tidak dapat meneruskan sidang di Pengadilan Tipikor karena sakit permanen. “Penuntutan terhadap keduanya menjadi gugur, maka KPK melimpahkan berkasnya ke jaksa pengacara negara,” jelas Edwin.

Akibat perbuatan Yusuf, negara diduga dirugikan Rp48,8 miliar. Dana itu berasal dari pengadaan 2003 dan 2004.

Jaksa menilai, terdakwa telah memperkaya PT Setiajaya Mobilindo dan PT Traktor Nusantara pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp20,7 miliar dan pada 2004 Rp28,1 miliar. Kasus ini pun menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan dua mantan pejabat provinsi.

Edwin menegaskan ahli waris wajib mengganti kerugian negara. Menurutnya, opsi itu dilakukan untuk mengganti kerugian negara. “Keharusan mengganti sesuai kerugian negara,” pungkas Edwin. (ton)

link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link